Bawaslu Boyolali Gelar Podcast "Ngabuburit Sesarengan Ngawasi" Sebagai Bagian Dari Evaluasi Pengawasan Pilkada 2024

Boyolali – Menindaklanjuti Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Evaluasi Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Serentak 2024, Bawaslu Boyolali menggelar podcast bertajuk "Ngabuburit Sesarengan Ngawasi". Kegiatan ini menjadi sarana refleksi atas pelaksanaan pengawasan pemilihan serta ruang diskusi publik terkait pengalaman dan tantangan dalam proses demokrasi.

Podcast ini akan berlangsung mulai 7 Maret hingga 23 Maret 2025, menghadirkan narasumber dari jajaran pimpinan Bawaslu Boyolali. Setiap sesi akan mengupas aspek berbeda dalam pengawasan pemilihan, antara lain:

7 Maret 2025 – Tata Kelola Kelembagaan Bawaslu oleh Ketua Bawaslu Boyolali.
12 Maret 2025 – Potret Sumber Daya Manusia Pengawas Pemilu dan Pemilihan 2024 oleh Koordinator Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat.
14 Maret 2025 – Jalan Panjang: Dinamika Pengawasan Penyusunan DPT oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas.
17 Maret 2025 – Bedah Buku Sengketa oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa.
19 Maret 2025 - Ketika Hukum Tak Tajam: Dilema Penanganan Pelanggaran Pilkada oleh Koordinator Divisi Penganganan Pelanggaran, Data dan Informasi.
23 Maret 2025 - Ketika Pahitnya Kopi Lebih Terasa Dibanding Gaji oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Boyolali.

Ketua Bawaslu Boyolali, Widodo, menyatakan bahwa podcast ini menjadi langkah inovatif dalam menyampaikan hasil evaluasi pengawasan pemilihan kepada publik secara lebih terbuka dan interaktif. "Kami ingin masyarakat lebih memahami bagaimana proses pengawasan berjalan, tantangan yang dihadapi, serta langkah-langkah strategis yang bisa diambil untuk meningkatkan kualitas demokrasi," ujarnya.

Podcast "Ngabuburit Sesarengan Ngawasi" ini dapat disaksikan melalui kanal resmi Youtube Bawaslu Boyolali. Diharapkan, kegiatan ini dapat menjadi referensi bagi masyarakat dalam memahami peran pengawas pemilihan dan memperkuat partisipasi dalam pengawasan demokrasi ke depan.