Bawaslu Boyolali Gelar Sinergisitas Bersama Mitra Kerja, Tiga Narasumber Nasional Bahas Integritas dan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu

Boyolali — Dalam upaya memperkuat peran pengawasan Pemilu dan meningkatkan kapasitas kelembagaan, Bawaslu Kabupaten Boyolali menggelar kegiatan bertajuk “Sinergitas Bersama Mitra Kerja Bawaslu dalam Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu Tahun 2025” pada Selasa (14/10/2025) di Al-Azhar Azhima Hotel & Convention, Ngemplak, Boyolali.

Kegiatan ini menghadirkan tiga narasumber nasional, yakni Sarbini (Dosen UIN Surakarta), Heddy Lugito (Ketua DKPP RI), dan Aria Bima (Wakil Ketua Komisi II DPR RI). Ketiganya memaparkan materi yang memperkuat tema besar kegiatan: membangun sinergi kelembagaan demi demokrasi yang berintegritas, partisipatif, dan bermartabat.

Sarbini: Penguatan Bawaslu Dimulai dari Kolaborasi dan Integritas

Sebagai narasumber pertama, Sarbini menekankan bahwa momentum pasca-Pemilu harus dimanfaatkan Bawaslu untuk memperkuat kelembagaan secara menyeluruh. Menurutnya, tantangan pengawasan ke depan semakin kompleks seiring perkembangan teknologi, dinamika politik digital, dan meningkatnya ekspektasi publik terhadap lembaga pengawas Pemilu.

“Pemilu telah usai, tapi pengawasan tidak boleh berhenti. Ini saatnya refleksi, reposisi, dan memperkuat kolaborasi lintas lembaga,” ujarnya.

Sarbini menyoroti lima strategi utama penguatan kelembagaan Bawaslu, yaitu peningkatan kapasitas SDM, reformasi struktur organisasi, digitalisasi pengawasan, penguatan jejaring partisipatif, serta peningkatan transparansi publik. Ia menegaskan, “Pengawasan yang kuat hanya bisa terwujud melalui sinergi dan kolaborasi. Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri.”

Heddy Lugito: Integritas adalah Fondasi Kepercayaan Publik

Sebagai narasumber kedua, Ketua DKPP RI, Heddy Lugito, menekankan bahwa integritas penyelenggara Pemilu menjadi kunci utama kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Dalam materinya “Peningkatan Integritas Penyelenggara Pemilu”, Heddy menjelaskan bahwa DKPP berperan menegakkan kode etik agar penyelenggara Pemilu tetap netral, profesional, dan transparan.

“Ketika penyelenggara kehilangan integritas, demokrasi kehilangan rohnya. Karena itu, penyelenggara Pemilu harus menjunjung tinggi etika, keadilan, dan tanggung jawab moral,” tegasnya.

Heddy juga mengingatkan pentingnya kesadaran posisi penyelenggara Pemilu sebagai pengawal mandat rakyat, bukan pemegang kekuasaan. Ia menegaskan bahwa kekuasaan tanpa pengawasan berpotensi menyimpang. “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. Karena itu, lembaga penyelenggara harus terus diawasi dan berani memperbaiki diri,” ujarnya.

Aria Bima: Bawaslu yang Kuat, Demokrasi yang Sehat

Sebagai narasumber ketiga, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menegaskan bahwa penguatan kelembagaan Bawaslu menjadi syarat mutlak bagi keberlanjutan demokrasi Indonesia. Dalam paparannya bertajuk “Penguatan Kelembagaan Bawaslu untuk Menciptakan Pengawasan yang Partisipatif”, ia menyebut bahwa kepercayaan publik hanya lahir dari kombinasi antara integritas dan kapasitas.

“Jika Bawaslu kuat, rakyat percaya. Jika rakyat percaya, demokrasi tegak berdiri,” ujarnya.

Aria Bima menilai pengawasan Pemilu tidak cukup dilakukan secara struktural, melainkan harus mengakar pada partisipasi publik. Ia mendorong agar Bawaslu terus membangun kesadaran masyarakat sebagai pengawas bersama. “Partisipasi masyarakat bukan formalitas, tapi kekuatan moral yang menjaga Pemilu tetap jujur dan adil,” tambahnya.

Kegiatan ini menjadi refleksi penting bagi Bawaslu Boyolali untuk memperkuat fondasi kelembagaan sekaligus memperluas sinergi dengan berbagai pihak — baik lembaga negara, akademisi, maupun masyarakat sipil.

Ketua Bawaslu Boyolali, Widodo, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen lembaganya untuk terus memperkuat kapasitas pengawasan pasca-Pemilu. “Kami ingin memastikan bahwa semangat integritas, kolaborasi, dan profesionalitas tidak hanya menjadi slogan, tetapi menjadi budaya kerja kelembagaan,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Boyolali menegaskan tekad untuk menjadi lembaga pengawas Pemilu yang berintegritas, modern, dan partisipatif — menjaga demokrasi Indonesia agar tetap berjalan di atas nilai-nilai keadilan dan persatuan.