Bawaslu Boyolali Hadiri Forum Konsultasi Publik Penyusunan Standar Pelayanan KPU Boyolali

Boyolali — Bawaslu Kabupaten Boyolali, melalui Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas, Muhamad Mahmudi, menghadiri Forum Konsultasi Publik Penyusunan Standar Pelayanan yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Boyolali, Selasa (25/11/2025), bertempat di Bakesbangpol Kabupaten Boyolali.

Kegiatan ini merupakan agenda KPU untuk menjaring masukan dari pemangku kepentingan terkait penyusunan dan pemutakhiran standar pelayanan publik yang menjadi kewenangan mereka. Dalam forum tersebut, KPU memaparkan lima jenis layanan publik utama yang wajib diinformasikan kepada publik, yaitu:

- Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)
- Pelayanan Informasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
- Pelayanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
- Penanganan Pengaduan Masyarakat
- Pelayanan Konsultasi Teknis Kepemiluan

Kelima layanan ini, sebagaimana dipaparkan dalam forum, memiliki standar masing-masing, mulai dari persyaratan layanan, mekanisme, jangka waktu pelayanan, biaya, produk layanan, sarana prasarana, hingga jaminan pelayanan dan evaluasinya. Penyusunan standar ini dilakukan untuk memastikan pelayanan KPU berjalan transparan, mudah diakses, dan memenuhi prinsip kepastian bagi masyarakat.

Dalam forum tersebut, Bawaslu Boyolali menyampaikan pandangan penting terkait perlunya sinergi antar-lembaga penyelenggara pemilu dalam menjaga kualitas pelayanan publik, khususnya yang berkaitan dengan data pemilih, informasi kepemiluan, serta ruang konsultasi teknis yang turut mendukung pengawasan partisipatif.

“Standar pelayanan yang jelas dan terukur sangat membantu Bawaslu dalam memastikan setiap aktivitas kepemiluan berjalan akuntabel. Kami berharap dokumen ini tidak hanya menjadi pedoman, tetapi juga benar-benar diterapkan secara konsisten di lapangan,” ujar Muhamad Mahmudi dalam sesi diskusi.

Bawaslu Boyolali juga berharap forum seperti ini dapat terus dikembangkan untuk memperkuat koordinasi, kolaborasi, serta integritas pelayanan penyelenggara pemilu menuju Pemilu 2029 yang berkualitas dan berintegritas.