Bawaslu Boyolali Hadiri Penandatanganan MoU DKPP–UNS dan Seminar Nasional Integritas Penyelenggara Pemilu

Surakarta — Bawaslu Kabupaten Boyolali menghadiri kegiatan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Universitas Sebelas Maret (UNS), sekaligus Seminar Nasional bertema “Integritas Penyelenggara Pemilu dan Masa Depan Demokrasi Indonesia”, di Aula Gedung 3 Fakultas Hukum UNS, Kamis (27/11/2025). Kegiatan ini berlangsung pukul 08.00–12.00 WIB dan dihadiri oleh ratusan peserta dari berbagai lembaga penyelenggara pemilu, akademisi, mahasiswa, pemantau pemilu, hingga pemerhati demokrasi.

Ketua Bawaslu Boyolali, Widodo, hadir sebagai bagian dari komitmen untuk terus memperkuat integritas, profesionalitas, dan etika penyelenggara pemilu di daerah. Kehadiran jajaran Bawaslu Boyolali sekaligus menjadi ruang strategis untuk memperbarui perspektif pengawasan, utamanya dalam menghadapi dinamika penyelenggaraan pemilu ke depan.

Acara dibuka dengan sambutan Dekan Fakultas Hukum UNS, Muhammad Rustamaji, dan dilanjutkan sambutan Rektor UNS, Hartono. Usai pembukaan, dilaksanakan penandatanganan MoU antara Ketua DKPP, Heddy Lugito, dan Rektor UNS, serta penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Sekretaris DKPP dan Dekan FH UNS.

MoU ini menegaskan sinergi antara lembaga etik penyelenggara pemilu dan institusi akademik dalam membangun pendidikan etika pemilu yang lebih kuat, berbasis riset, dan berorientasi pada peningkatan kualitas demokrasi. Kegiatan dilanjutkan dengan seminar nasional yang menghadirkan Ketua DKPP, Heddy Lugito, sebagai keynote speaker dengan materi “Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu: Pilar Integritas dan Kepercayaan Publik dalam Demokrasi.”

Dalam paparannya, Heddy menekankan bahwa integritas penyelenggara pemilu merupakan pondasi untuk menjaga kepercayaan publik. Tanpa integritas, demokrasi akan kehilangan legitimasi dan proses pemilu terancam tidak dipercaya masyarakat. Sesi panel dilanjutkan dengan narasumber dari unsur akademisi, legislatif, dan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, membahas tantangan regulasi, independensi penyelenggara pemilu, hingga pentingnya pengawasan dan penegakan hukum demi menjaga kualitas demokrasi.

Melalui kehadiran di kegiatan ini, Bawaslu Boyolali menegaskan kesiapannya memperkuat pengawasan berintegritas di tingkat kabupaten. Bawaslu Boyolali memandang penting forum akademik seperti ini sebagai ruang refleksi, evaluasi, dan penguatan kapasitas kelembagaan.

Kegiatan ditutup dengan diskusi terbuka, sesi tanya jawab, dan ramah tamah bersama peserta. Bawaslu Boyolali berharap kerja sama DKPP–UNS menjadi momentum peningkatan profesionalitas penyelenggara pemilu serta memperkuat ekosistem demokrasi yang berkeadilan dan berintegritas di Indonesia.