Bawaslu Boyolali Ikuti Literasi Pojok Pengawasan Volume 6 Bahas Peran Kader Pengawas Partisipatif di Masa Non Tahapan

Bawaslu Boyolali Ikuti Literasi Pojok Pengawasan Volume 6 Bahas Peran Kader Pengawas Partisipatif di Masa Non Tahapan

Boyolali — Bawaslu Kabupaten Boyolali mengikuti kegiatan Literasi Pojok Pengawasan (LPP) Volume 6 yang digelar Bawaslu Provinsi Jawa Tengah secara daring pada Senin (15/9/2025). Kegiatan kali ini mengangkat tema “Peran Kader Pengawas Partisipatif Bawaslu di Masa Non Tahapan” dan dihadiri jajaran Bawaslu Provinsi Jateng, Ketua serta Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, hingga staf.

Acara dibuka oleh Ketua Bawaslu Jawa Tengah, Muhammad Amin, yang menekankan pentingnya penguatan kapasitas kader pengawas partisipatif meski berada di masa non tahapan pemilu. Menurutnya, peran kader sangat dinamis, baik dalam pengawasan hak pilih, pembuatan konten pendidikan politik, hingga membangun komunitas relawan. “Kader partisipatif harus mampu menjadi mitra strategis Bawaslu dalam menjaga hak pilih masyarakat,” tegasnya

Dalam arahan berikutnya, Anggota Bawaslu Provinsi Jateng sekaligus Kordiv Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat, Nur Kholiq, menguraikan perjalanan panjang pengembangan kader pengawas partisipatif sejak gerakan satu juta relawan, sekolah kader pengawas partisipatif, hingga terbentuknya komunitas di berbagai daerah. Saat ini, tercatat lebih dari 3.200 kader tersebar di seluruh Jawa Tengah. “Tantangan berikutnya adalah bagaimana kader yang sudah terbentuk tetap aktif dan dilibatkan pada masa non tahapan, terutama dalam pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan,” jelasnya.

Pada sesi penyampaian materi, Muhammad Mukhlis (Koordinator Laskar Jaga Hak Pilih) menegaskan bahwa pengawas partisipatif merupakan garda depan demokrasi di masa non tahapan. Ia mencontohkan peran masyarakat dalam membongkar praktik politik uang dan keterlibatan ASN pada pemilu sebelumnya, yang banyak berawal dari laporan warga.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Boyolali bersama jajaran Bawaslu se-Jawa Tengah memperkuat komitmen pengawasan partisipatif. Ke depan, kader pengawas partisipatif diharapkan dapat menjadi mitra nyata Bawaslu dalam memastikan hak pilih masyarakat terlindungi serta menjaga kualitas demokrasi, tidak hanya saat tahapan pemilu berlangsung, tetapi juga di luar tahapan.