Bawaslu Boyolali Jadi Tuan Rumah Sosialisasi Pengawasan Partisipatif, Aria Bima Tekankan Pentingnya Integritas dan Kapasitas Demokrasi

Boyolali — Bawaslu Kabupaten Boyolali menjadi tuan rumah kegiatan Sosialisasi dan Penguatan Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilu yang diselenggarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia, pada Rabu (15/10/2025) bertempat di Front One Hotel Airport, Ngemplak, Boyolali.

Kegiatan yang dimulai pukul 13.00 WIB ini dibuka oleh Ketua Bawaslu Boyolali, Widodo, dan menghadirkan Anggota DPR RI, Aria Bima, sebagai narasumber utama. Kegiatan diikuti oleh jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, tokoh masyarakat, serta perwakilan elemen masyarakat dari Boyolali.

Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Boyolali menyampaikan apresiasi kepada Bawaslu RI atas kepercayaannya menunjuk Boyolali sebagai lokasi kegiatan nasional ini. “Merupakan kehormatan bagi kami menjadi tuan rumah dalam kegiatan yang strategis ini. Harapannya, semangat pengawasan partisipatif dapat tumbuh lebih kuat, tidak hanya di Boyolali, tetapi juga di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Sebagai narasumber, Aria Bima menyampaikan materi bertajuk “Penguatan Kelembagaan untuk Menciptakan Pengawasan yang Partisipatif.” Ia menegaskan bahwa Bawaslu dari semua tingkatan harus menjadi organ negara yang hadir di tengah masyarakat untuk memastikan pemilu berjalan sesuai konstitusi dan berintegritas.

“Bawaslu harus menyiapkan bentuk pengawasan yang lebih partisipatif, melibatkan semua elemen masyarakat agar pemilu berjalan lebih sehat dan bermartabat,” tegasnya.

Anggota DPR dari Komisi II ini juga menekankan bahwa kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu sangat bergantung pada dua hal mendasar: integritas dan kapasitas.

“Integritas berarti netral, taat aturan, dan bebas dari konflik kepentingan. Sedangkan kapasitas berarti kemampuan mengelola laporan, tanggap terhadap aduan sekecil apa pun, dan menjaga kepercayaan publik,” ujar Aria Bima.

Ia menambahkan, integritas dan kapasitas merupakan akar dan batang dari partisipasi rakyat. “Ketika keduanya kuat, partisipasi masyarakat akan tumbuh alami. Demokrasi menjadi lebih sehat, rakyat berdaya, dan pengawasan tidak lagi sekadar formalitas.”

Dalam sesi tanya jawab, beberapa peserta menyampaikan pandangan dan pengalaman mereka terkait praktik pengawasan di lapangan. Pangesturut dari Banyudono menyoroti pentingnya integritas calon pemimpin dalam proses penjaringan politik, sementara Mugiono dari Banyudono mempertanyakan alasan mengapa pelanggaran sering viral terlebih dahulu di media sosial sebelum ditindaklanjuti secara resmi.

Menanggapi hal itu, perwakilan Bawaslu menjelaskan bahwa penyebaran informasi melalui media sosial memiliki jangkauan luas dan dapat menjadi alat bantu pengawasan publik. Adapun terkait kewenangan penindakan, Bawaslu menjelaskan bahwa proses hukum pelanggaran pemilu berada di bawah koordinasi Sentra Gakkumdu bersama kepolisian dan kejaksaan.

Dalam penutupan acara, Aria Bima menegaskan kembali pentingnya kolaborasi antara penyelenggara, pengawas, dan masyarakat.

“Untuk menjamin pemilu yang Luber dan Jurdil, semua elemen bangsa harus terlibat aktif. Demokrasi yang sehat hanya bisa terwujud bila dijaga bersama,” pungkasnya.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Boyolali berkomitmen terus mendukung langkah Bawaslu RI dalam memperkuat pengawasan partisipatif dan membangun kesadaran publik akan pentingnya integritas dalam setiap proses demokrasi.