Bawaslu Boyolali Kupas Tuntas “Core Pengawasan Pemilu” dalam Talkshow Merapi FM

Boyolali, 14 November 2025 – Bawaslu Kabupaten Boyolali kembali memperkuat literasi kepemiluan masyarakat melalui dialog publik. Anggota Bawaslu Boyolali, Muhamad Mahmudi, menjadi narasumber dalam Radio Talkshow Merapi FM dengan topik “Mengupas Core Pengawasan Pemilu”, Jumat pagi (14/11), pukul 09.00 WIB. Talkshow dipandu DJ Yunita dan disiarkan melalui frekuensi 93,6 FM serta streaming Merapi FM.

Dalam sesi dialog, Mahmudi menekankan bahwa pengawasan merupakan amanat undang-undang dan fondasi utama demokrasi. Tanpa pengawasan yang kuat, pemilu rawan terjadi penyimpangan seperti politik uang, manipulasi suara, atau penyalahgunaan wewenang.

Mahmudi juga memaparkan jawaban atas berbagai pertanyaan publik terkait tugas Bawaslu, terutama saat tidak ada agenda pemilu. Ia menjelaskan bahwa Bawaslu tetap bekerja melalui evaluasi, penyempurnaan regulasi, serta pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dan data partai politik.

Terkait pentingnya akurasi data pemilih, Mahmudi menyebut data merupakan fondasi seluruh tahapan pemilu. Ketidaktepatan data dapat mengakibatkan hak pilih masyarakat hilang atau munculnya pemilih ganda. Karena itu Bawaslu memperkuat pengawasan, koordinasi lintas instansi, serta membuka ruang aduan masyarakat baik secara luring maupun daring.

Tak hanya itu, Mahmudi menegaskan bahwa pencegahan selalu menjadi prioritas dibanding penindakan. Lebih lanjut, Mahmudi juga menyoroti peran penting masyarakat dalam pengawasan partisipatif, termasuk melalui program Desa Pengawasan, Kampung Anti Politik Uang, hingga Saka Adhyasta Pemilu. “Partisipasi masyarakat adalah kunci. Bawaslu terbatas secara SDM dan wilayah, sehingga partisipasi publik sangat menentukan,” ujarnya.

Pada bagian akhir talkshow, Mahmudi memaparkan tantangan kehumasan Bawaslu dalam menghadapi maraknya hoaks, serta strategi lembaga dalam membangun komunikasi publik yang cepat dan kredibel.

Melalui dialog ini, Bawaslu Boyolali berharap masyarakat semakin memahami bahwa pengawasan pemilu adalah kerja bersama, bukan hanya tugas lembaga pengawas, demi mewujudkan pemilu yang berintegritas, inklusif, dan bermartabat.