Ketua Bawaslu Boyolali Bahas Politik Hukum di Fakultas Hukum Universitas Boyolali

BOYOLALI – Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Boyolali, Widodo, mengisi perkuliahan Mata Kuliah Politik Hukum di Fakultas Hukum Universitas Boyolali, Senin (14/9/2026). Perkuliahan berlangsung pukul 09.55–11.35 WIB dengan materi “Politik Hukum Lanjutan: Analisis Teoretis, Konfigurasi Politik, & Tantangan Reformasi Legal Policy Indonesia.”

Kehadiran Widodo dalam ruang kuliah Fakultas Hukum Universitas Boyolali memberikan perspektif mengenai hubungan antara hukum dan politik, sekaligus mengajak mahasiswa memahami arah pembentukan serta pembaruan kebijakan hukum di Indonesia.

Dalam perkuliahan tersebut, Widodo membahas kerangka teoretis politik hukum, termasuk dimensi epistemologi politik hukum sebagai alat analisis pembentukan norma dan arah kebijakan negara. Ia juga menjelaskan konsep ius constitutum sebagai hukum positif yang berlaku serta ius constituendum sebagai hukum cita-cita atau proyeksi pembaruan hukum untuk merespons dinamika zaman.

Widodo juga mengajak mahasiswa mengurai dialektika hukum dan politik, khususnya ketegangan antara realitas politik (das Sein) dengan norma hukum ideal (das Sollen). Dalam materi tersebut dijelaskan bahwa politik dapat menjadi variabel bebas dalam menentukan norma yang disahkan menjadi undang-undang, sementara hukum berfungsi membatasi kekuasaan politik agar tidak berujung pada kesewenang-wenangan.

Pada bagian isu kontemporer, Widodo memaparkan tantangan reformasi hukum di Indonesia, di antaranya hyper-regulation, metode omnibus law, dan judicial review. Materi juga menyoroti risiko minimnya partisipasi publik dalam proses pembentukan regulasi apabila tidak dikawal secara ketat.

Melalui perkuliahan ini, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Boyolali diharapkan memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai politik hukum, konfigurasi politik, karakter produk hukum, serta berbagai tantangan reformasi hukum di Indonesia.