Ketua DKPP RI Ajak Penyelenggara Pemilu Jaga Integritas dan Netralitas dalam Demokrasi

Boyolali — Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia, Heddy Lugito, menjadi narasumber kedua dalam kegiatan Sinergitas Bersama Mitra Kerja Bawaslu dalam Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu Tahun 2025 yang digelar Bawaslu Kabupaten Boyolali di Al-Azhar Azhima Hotel & Convention, Ngemplak, Boyolali, pada Selasa (14/10/2025).

Dalam paparannya berjudul “Peningkatan Integritas Penyelenggara Pemilu”, Heddy menegaskan bahwa integritas adalah fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu. Ia menjelaskan, DKPP memiliki mandat untuk menegakkan kode etik bagi penyelenggara Pemilu agar proses demokrasi berjalan jujur, adil, dan bermartabat.

Heddy juga menyinggung tantangan besar dalam penyelenggaraan Pemilu, antara lain penyalahgunaan kewenangan, praktik politik uang, pelanggaran netralitas ASN, serta lemahnya regulasi politik. Ia menyoroti data bahwa pada tahun 2024–2025, DKPP telah menerima ratusan aduan pelanggaran etik dari berbagai tingkatan penyelenggara, baik di KPU maupun Bawaslu.

Lebih lanjut, Heddy mengingatkan bahwa penyelenggara Pemilu adalah lembaga penunjang negara (auxiliary state’s institution) yang memegang kekuasaan administratif dan memiliki struktur hingga tingkat daerah. Karena itu, ia menekankan pentingnya sikap netral dan profesional dalam setiap tindakan.

Selain membahas tantangan, Heddy juga menguraikan lima syarat Pemilu yang demokratis, yakni:

1. Regulasi yang baik;
2. Penyelenggara yang mandiri, berintegritas, dan kredibel;
3. Peserta yang taat aturan;
4. Pemilih yang cerdas dan partisipatif; serta
5. Birokrasi yang netral.

Sebagai penutup, ia mengingatkan bahwa Pemilu bukan sekadar kontestasi politik untuk meraih kekuasaan, melainkan ritual demokrasi yang merefleksikan penyerahan mandat rakyat kepada pemimpin pilihannya. Melalui sesi ini, Bawaslu Boyolali menegaskan kembali komitmennya untuk memperkuat integritas lembaga pengawasan Pemilu, sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga marwah demokrasi Indonesia.