Mohamad Toha Tekankan Pentingnya Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu

Boyolali — Sejarah panjang penyelenggaraan pemilu di Indonesia sejak 1955 hingga era reformasi menunjukkan bahwa demokrasi selalu berkembang dari waktu ke waktu. Namun, perjalanan demokrasi itu hanya akan bermakna apabila ada pengawasan yang kuat dan lembaga pengawas pemilu yang berintegritas. Hal itu disampaikan Mohamad Toha, Anggota DPR RI, saat menjadi narasumber pada sesi kedua kegiatan Sinergitas Bersama Mitra Kerja Bawaslu dalam Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu Tahun 2025, Minggu (14/9/2025) di Al Azhar Azhima, Ngemplak, Boyolali.

Dalam paparannya, Toha menegaskan bahwa pengawasan pemilu bukan sekadar formalitas, melainkan elemen fundamental dalam menjaga demokrasi. “Demokrasi yang baik akan menghasilkan ketatanan yang baik, dan ketatanan yang baik akan menghasilkan kesejahteraan bagi rakyat,” ujarnya di hadapan peserta.

Menurutnya, tanpa pengawasan yang melekat, pemilu rawan terjadi praktik kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan, hingga politik uang yang merusak keadilan. Karena itu, kelembagaan pengawas pemilu seperti Bawaslu harus terus diperkuat, baik secara regulasi, sumber daya manusia, maupun dukungan mitra strategis.

Toha menekankan bahwa penguatan kelembagaan pengawas pemilu juga sejalan dengan amanat konstitusi untuk menjaga kedaulatan rakyat. Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri, melainkan harus membangun sinergi dengan KPU, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta masyarakat sipil.

“Pemilu adalah sarana mewujudkan kedaulatan rakyat. Jika pengawasannya lemah, maka legitimasi hasilnya bisa dipertanyakan. Tetapi jika pengawasannya kuat, maka demokrasi akan menghasilkan kepemimpinan yang sah dan dipercaya publik,” tambahnya.

Ia juga mengapresiasi Bawaslu Boyolali yang telah menghadirkan forum sinergitas sebagai bagian dari pendidikan politik dan upaya memperkokoh peran pengawasan di tingkat daerah. Dengan begitu, lanjutnya, tantangan pemilu yang semakin kompleks di masa depan bisa dihadapi bersama secara lebih solid.