Optimalkan Pemutakhiran Data Parpol, Bawaslu Boyolali Hadiri Rakor Semester II 2025 di KPU

Boyolali - Bawaslu Kabupaten Boyolali melalui Ketua, Anggota dan jajaran staf menghadiri Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Semester II Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Boyolali. Kegiatan ini dilaksanakan di aula KPU Boyolali pada Kamis, (18/12) sebagai bagian dari penguatan koordinasi antarpenyelenggara pemilu dalam rangka menjaga akurasi dan keberlanjutan data kepartaian di wilayah Kabupaten Boyolali.

Tujuan utama rapat koordinasi ini adalah untuk melaksanakan koordinasi terkait pemutakhiran data partai politik, khususnya mengenai perubahan keanggotaan, kepengurusan, serta alamat sekretariat partai politik di tingkat kabupaten. Pemutakhiran data tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan validitas dan keterbaruan data partai politik sebagai salah satu elemen strategis dalam penyelenggaraan pemilu.

Dalam rapat tersebut juga ditegaskan bahwa pemutakhiran data partai politik dilakukan secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Mekanisme ini diatur dalam Pasal 146 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu, serta pedoman teknis terkait pemutakhiran data parpol. Melalui Sipol, partai politik dapat secara mandiri memperbarui data sesuai ketentuan yang berlaku.

Bawaslu Boyolali menekankan pentingnya pemanfaatan Sipol secara optimal oleh partai politik guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kemudahan pengawasan terhadap kepatuhan administrasi kepartaian. Pemutakhiran data yang akurat dan berkelanjutan dinilai menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pemilu yang tertib, profesional, dan berintegritas.

Melalui kehadiran dalam rapat koordinasi ini, Bawaslu Kabupaten Boyolali menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan KPU Kabupaten Boyolali dalam mengawal pelaksanaan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan, sekaligus memastikan seluruh proses berjalan sesuai regulasi dan prinsip demokrasi.