Perkuat Edukasi Demokrasi, Bawaslu Boyolali Raih Penghargaan Kehumasan Nasional

Bawaslu Kabupaten Boyolali kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Dalam ajang Anugerah Kehumasan Bawaslu Tahun 2025, Bawaslu Boyolali berhasil meraih predikat Terbaik II kategori Podcast Kehumasan tingkat Kabupaten/Kota se-Indonesia. Penghargaan tersebut diserahkan pada malam puncak Anugerah Kehumasan Bawaslu yang digelar di Jakarta, Jumat (20/12/2025).

Anugerah Kehumasan Bawaslu Tahun 2025 mengusung tema “Humas Bawaslu, Konsisten Pasca Pemilu, Komitmen Sepanjang Waktu”. Tema ini menegaskan pentingnya peran kehumasan Bawaslu dalam menjaga keterbukaan informasi publik, membangun kepercayaan masyarakat, serta memastikan edukasi demokrasi tetap berjalan secara berkelanjutan, tidak hanya pada tahapan Pemilu dan Pemilihan.

Dalam ajang bergengsi tersebut, Bawaslu RI memberikan penilaian komprehensif terhadap kinerja kehumasan Bawaslu di seluruh Indonesia. Bawaslu Kabupaten Boyolali dinilai unggul dan konsisten dalam berbagai aspek kehumasan, mulai dari produksi konten, pengelolaan media, hingga inovasi program komunikasi publik.

Adapun kategori penilaian yang menjadi bagian dari Anugerah Kehumasan Bawaslu 2025 meliputi Siaran Pers Terbaik, Podcast Kehumasan Terbaik, Diskusi Publik Terproduktif, Program Kehumasan Terbaik, Kehumasan Ramah Disabilitas, Pengelolaan Hubungan Media Massa Terbaik, Pemberitaan Terproduktif, Penulisan Berita Terbaik, Foto Humanis Terbaik, Video Edukasi Terbaik, Media Sosial Terproduktif, Konten Terpopuler, serta Konten Grafis Terbaik.

Capaian ini menjadi bukti nyata komitmen Bawaslu Kabupaten Boyolali dalam mengelola fungsi kehumasan secara profesional, adaptif, dan inovatif. Melalui berbagai kanal komunikasi, Bawaslu Boyolali secara konsisten menyampaikan informasi pengawasan, edukasi demokrasi, serta hasil kerja kelembagaan kepada masyarakat secara terbuka dan akuntabel.

Prestasi nasional ini diharapkan semakin memotivasi Bawaslu Kabupaten Boyolali untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik, memperkuat pengawasan partisipatif, serta menjaga integritas demokrasi melalui komunikasi yang humanis, inklusif, dan berkelanjutan.