Perkuat Koordinasi Internal, Bawaslu Boyolali Gelar Rapat Rutin Pasca Apel

Boyolali - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Boyolali menggelar rapat internal rutin pasca pelaksanaan apel pagi, Senin (26/1/2026), bertempat di Media Center Bawaslu Kabupaten Boyolali. Rapat diikuti oleh jajaran pimpinan, sekretariat, serta staf sebagai upaya konsolidasi dan pematangan agenda kerja mingguan.

Rapat internal tersebut membahas sejumlah isu strategis, mulai dari evaluasi kedisiplinan apel pagi, pengelolaan arsip kelembagaan, hingga perencanaan program pengawasan dan kehumasan. Evaluasi pelaksanaan apel pagi menyoroti perlunya peningkatan kualitas dokumentasi serta penataan perangkat audio, khususnya mikrofon, agar kegiatan berjalan lebih tertib dan optimal.

Dalam pembahasan pengelolaan arsip, disepakati bahwa pengambilan dokumen arsip dari Dinas Arsip serta agenda pengarsipan akan dilaksanakan pada Selasa (27/1/2026). Pemusnahan arsip ditegaskan harus mengacu pada Jadwal Retensi Arsip (JRA), dilengkapi dengan Surat Keputusan (SK), serta dilaksanakan melalui mekanisme yang sah dan disaksikan secara langsung oleh pihak terkait.

Rapat juga memutuskan adanya penyesuaian tugas dan penanggung jawab beberapa kegiatan internal, termasuk pengalihan tugas dan penanggung jawab kegiatan olahraga, guna menjaga efektivitas kerja organisasi. Selain itu, pembangunan sarana pendukung kantor ditargetkan dapat segera diselesaikan untuk menunjang kenyamanan kerja.

Pada aspek program pengawasan dan partisipasi masyarakat, jajaran Bawaslu Boyolali menyampaikan perkembangan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), pelaksanaan uji petik mandiri, serta rencana produksi konten edukasi berupa video pendek dan iklan layanan masyarakat. Program konsolidasi demokrasi juga direncanakan akan diperluas jangkauannya melalui koordinasi lintas instansi.

Melalui rapat internal rutin ini, Bawaslu Kabupaten Boyolali menegaskan komitmennya untuk menjaga soliditas internal, meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan, serta memastikan seluruh agenda pengawasan kepemiluan berjalan terencana, terukur, dan berkelanjutan.