Rapat Internal Bawaslu Boyolali Bahas Disiplin Kerja, Uji Petik, dan Penguatan Publikasi Demokrasi

Boyolali – Usai pelaksanaan apel pagi pada Senin (15/6/2026), Bawaslu Kabupaten Boyolali melanjutkan kegiatan dengan rapat rutin mingguan yang diikuti oleh pimpinan dan jajaran sekretariat. Rapat tersebut menjadi sarana koordinasi untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja sekaligus membahas agenda kelembagaan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

Ketua Bawaslu Boyolali, Widodo, menyampaikan apresiasi atas komitmen seluruh jajaran dalam mengikuti apel pagi secara rutin. Ia mengingatkan agar setiap pelaksanaan apel diikuti dengan penggunaan atribut ASN secara lengkap sebagai bentuk kedisiplinan dan profesionalitas.

Widodo juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pelaksanaan tugas dan kehidupan beragama, terutama menjelang Tahun Baru Islam 1 Muharam. Selain itu, ia mengingatkan seluruh jajaran untuk terus memperkuat komunikasi dengan pemerintah desa dalam rangka memperoleh pembaruan data kependudukan pasca pelaksanaan uji petik.

Sementara itu, Kasubbag Administrasi, Susi Prehartanti Nugroho, melaporkan proses pengelolaan arsip dan tindak lanjut penyusunan Barang Milik Negara (BMN) juga terus berjalan sesuai tahapan yang telah direncanakan. Dari Kasubbag Penanganan Pelanggaran, Hukum, dan Penyelesaian Sengketa Pemilu, Rahadian Herlangga Wisnu Wardhana, menyampaikan bahwa program Bawaslu Mengajar telah memasuki tahap finalisasi konsep. Selain itu, capaian kegiatan Konsolidasi Demokrasi hingga pertengahan Juni tercatat telah mencapai 79 kegiatan. Adapun Kasubbag Pengawasan Pemilu dan Humas, Alan Amundi Wibowo, melaporkan perkembangan pelaksanaan uji petik mandiri yang terus mengalami peningkatan. Ia juga menyampaikan persiapan kegiatan tatap muka Program Pembelajaran Pengawas Partisipatif (P2P) yang dijadwalkan pada 25 Juni 2026.

Melalui rapat rutin mingguan ini, Bawaslu Boyolali terus memperkuat koordinasi internal, meningkatkan kedisiplinan kerja, serta memastikan setiap program kerja berjalan secara efektif guna mendukung pengawasan Pemilu yang profesional, akuntabel, dan partisipatif.