Anggota Bawaslu Boyolali Jadi Narasumber dalam Bimtek Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan 2024

Karanganyar – Dalam rangka persiapan menghadapi Pemilihan Serentak 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boyolali menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) terkait Pemungutan dan Penghitungan Suara. Acara ini dilaksanakan di Hotel Ramada Suites, Karanganyar pada Rabu (23/10/2024), dihadiri oleh badan adhoc Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Boyolali.

Salah satu narasumber utama dalam kegiatan ini adalah anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Boyolali, Muhamad Mahmudi yang memberikan materi mengenai pencegahan pelanggaran Pemilihan. Dalam penyampaian materinya, Anggota Bawaslu Boyolali tersebut menekankan pentingnya pengawasan dalam setiap tahapan Pemilihan guna meminimalisir potensi terjadinya pelanggaran, baik oleh peserta Pemilihan, pemilih, maupun penyelenggara.

Mahmudi menjelaskan bahwa pelanggaran Pemilihan bisa berupa tindakan manipulasi suara, politik uang, hingga kampanye di luar ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, Bawaslu berperan penting dalam melakukan pengawasan dan pencegahan melalui koordinasi yang baik dengan KPU. “Upaya pencegahan menjadi langkah kunci agar Pemilihan berjalan secara jujur, adil, dan demokratis,” ujar Anggota Bawaslu Boyolali tersebut.

Selain itu, ia juga mengingatkan para peserta Bimtek untuk selalu mematuhi aturan hukum yang berlaku selama proses pemungutan dan penghitungan suara. “Penyelenggara Pemilihan harus berintegritas dan profesional, serta tidak boleh memihak pada siapapun,” tambahnya.

Kegiatan Bimtek ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman penyelenggara Pemilihan di tingkat kecamatan dalam menghadapi Pemilihan Serentak 2024, khususnya terkait teknis pemungutan dan penghitungan suara serta langkah-langkah pencegahan pelanggaran yang harus dilakukan.

Dengan adanya sinergi antara Bawaslu dan KPU, diharapkan Pemilihan Serentak 2024 di Kabupaten Boyolali dapat berjalan lancar tanpa adanya pelanggaran yang berarti, sehingga hasil Pemilihan dapat mencerminkan kehendak rakyat secara adil dan transparan.