Bawaslu Boyolali Kawal Ketat Coktas PDPB, Fokus Awasi Pemilih TMS di Luar Negeri

Boyolali — Bawaslu Kabupaten Boyolali melakukan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan Pencocokan Terbatas (Coktas) Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan I Tahun 2026 yang dilaksanakan pada 19–22 Mei 2026 di sejumlah wilayah di Kabupaten Boyolali. Pengawasan dilakukan sebagai bentuk komitmen Bawaslu dalam memastikan proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan berjalan sesuai prosedur serta menghasilkan data pemilih yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam pelaksanaan pengawasan tersebut, fokus utama Bawaslu Boyolali adalah terhadap pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) karena masih berada di luar negeri. Pengawasan dilakukan untuk memastikan data pemilih yang tercatat benar-benar sesuai dengan kondisi faktual di lapangan serta meminimalisasi potensi ketidaktepatan data pemilih.

Berdasarkan surat pemberitahuan dari KPU Kabupaten Boyolali, kegiatan Coktas dilaksanakan di sejumlah kecamatan, meliputi Ngemplak, Banyudono, Andong, Nogosari, Karanggede, Sambi, Kemusu, Juwangi, Wonosegoro, dan Wonosamodro. Untuk mengoptimalkan pengawasan, Bawaslu Boyolali juga membagi jajaran pengawas ke dalam beberapa tim menyesuaikan pembagian tim yang telah dibentuk oleh KPU Kabupaten Boyolali.

Langkah ini dilakukan agar proses pengawasan berjalan lebih efektif dan setiap wilayah pelaksanaan Coktas dapat terpantau secara maksimal. Ketua Bawaslu Kabupaten Boyolali, Widodo, menyampaikan bahwa pengawasan terhadap Coktas menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas daftar pemilih sebagai fondasi utama penyelenggaraan demokrasi.

“Data pemilih yang akurat sangat menentukan kualitas pemilu. Karena itu, kami memastikan seluruh proses coktas berjalan sesuai ketentuan, terutama terhadap pemilih yang tidak memenuhi syarat,” ungkapnya.

Melalui pengawasan ini, Bawaslu Boyolali berharap proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dapat menghasilkan data pemilih yang semakin berkualitas, sehingga hak pilih masyarakat dapat terlindungi dan pelaksanaan pemilu mendatang berjalan lebih baik serta berintegritas.