Bawaslu Boyolali Kawal Ketat Pleno PDPB, Data Pemilih Naik 1.696 Jiwa

Boyolali — Bawaslu Kabupaten Boyolali terus memastikan akurasi dan validitas data pemilih dengan melakukan pengawasan melekat pada pelaksanaan Rapat Pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan I Tahun 2026 yang digelar pada Kamis, 2 April 2026 mulai pukul 09.00 WIB di Kantor KPU Kabupaten Boyolali. Dalam pleno yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Boyolali tersebut, Bawaslu Boyolali hadir untuk mengawal seluruh proses agar berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus memastikan setiap perubahan data pemilih dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Berdasarkan hasil pleno, jumlah data pemilih pada PDPB Triwulan IV Tahun 2025 tercatat sebanyak 848.744 pemilih. Sementara itu, pada PDPB Triwulan I Tahun 2026, jumlah pemilih mengalami peningkatan menjadi 850.440 pemilih. Dengan demikian, terjadi kenaikan sebanyak 1.696 pemilih atau sebesar 0,19 persen dibandingkan periode sebelumnya. Kenaikan ini merupakan hasil dari proses pemutakhiran data yang mencakup penambahan pemilih baru, penghapusan pemilih tidak memenuhi syarat (TMS), serta perbaikan data pemilih.

Bawaslu Boyolali menegaskan bahwa pengawasan terhadap PDPB merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas daftar pemilih yang akan digunakan pada pemilu maupun pemilihan mendatang. Data pemilih yang akurat menjadi fondasi utama dalam menjamin hak pilih masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Ketua Bawaslu Boyolali, Widodo, menyampaikan bahwa pihaknya secara aktif memberikan saran perbaikan (sarper) kepada KPU apabila ditemukan potensi ketidaksesuaian data, serta mendorong keterbukaan informasi dalam setiap tahapan pemutakhiran data pemilih.

“Pengawasan ini kami lakukan untuk memastikan tidak ada warga yang kehilangan hak pilihnya, sekaligus mencegah adanya data ganda atau tidak valid,” ujarnya.

Bawaslu Kabupaten Boyolali terus berkomitmen mengawal hak pilih pada Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dengan berbagai langkah pencegahan maupun pengawasan. Karena hak pilih warga merupakan salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan demokrasi yang adil dan berintegritas.