Bawaslu Boyolali Terima Ribuan Arsip Pengawasan Pemilu, Perkuat Tata Kelola dan Memori Kelembagaan

Boyolali — Bawaslu Kabupaten Boyolali resmi menerima pengembalian arsip pengawasan pemilu dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Dinas Arpus) Kabupaten Boyolali dalam serah terima yang dilaksanakan pada 27 Januari 2026. Proses ini menjadi langkah strategis dalam penguatan tata kelola arsip serta pelestarian memori kelembagaan pengawasan pemilu.

Bawaslu Boyolali menerima arsip Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Boyolali Tahun 2013–2014 sebanyak 69 boks yang terdiri dari 4.624 berkas. Arsip tersebut dikembalikan oleh Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Boyolali, Arif Budi Nuranto, dan diterima langsung oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Boyolali, Agus Suyanto. Seluruh arsip dinyatakan dalam kondisi baik, lengkap, dan layak kelola, sesuai berita acara resmi pengembalian arsip.

Selain itu, terdapat juga arsip Panwaslu Kabupaten Boyolali tahun 2007 sampai dengan 2015 sebanyak 4 boks yang terdiri dari 34 berkas. Arsip tersebut mencakup dokumen lintas periode kepemiluan, mulai dari 2007 hingga 2015, yang memiliki nilai historis dan administratif penting bagi kelembagaan pengawasan pemilu.

Tidak hanya berhenti pada proses administrasi serah terima, pengembalian arsip ini dilanjutkan dengan pemindahan fisik arsip dari Dinas Arpus Kabupaten Boyolali menuju Kantor Bawaslu Kabupaten Boyolali. Pemindahan dilakukan secara bertahap dan terkoordinasi, sebagai bagian dari proses penataan ulang sistem kearsipan internal Bawaslu Boyolali.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Bawaslu Boyolali dalam membangun sistem dokumentasi pengawasan pemilu yang tertib, terintegrasi, dan berkelanjutan. Arsip-arsip tersebut tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administrasi, tetapi juga sebagai rekam jejak sejarah pengawasan pemilu, referensi kebijakan, serta sumber pembelajaran kelembagaan di masa mendatang.

Dengan kembalinya ribuan arsip pengawasan ke lingkungan Bawaslu Boyolali, kelembagaan pengawas pemilu ini semakin memperkuat fondasi tata kelola organisasi berbasis data, dokumen, dan sejarah institusional, sekaligus menegaskan pentingnya arsip sebagai bagian dari sistem demokrasi yang akuntabel dan transparan.