Cermati Pemilih TMS Luar Negeri, Bawaslu Boyolali Turun Awasi Coktas

Boyolali – Bawaslu Kabupaten Boyolali melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) dalam rangka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan II Tahun 2026 yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Boyolali pada 10–11 Juni 2026. Pengawasan dilakukan untuk memastikan proses pemutakhiran data pemilih berjalan sesuai prosedur dan menghasilkan data yang akurat, komprehensif, serta mutakhir.

KPU Kabupaten Boyolali melaksanakan Coktas di lima kecamatan, yakni Ampel, Gladagsari, Cepogo, Musuk, dan Mojosongo, sebagai bagian dari tahapan PDPB Semester I Tahun 2026. Untuk memastikan proses berjalan sesuai ketentuan, Bawaslu Boyolali menerjunkan empat tim pengawasan yang tersebar di seluruh lokasi Coktas.

Dalam pelaksanaan pengawasan, Bawaslu Boyolali memberikan perhatian khusus terhadap pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) karena berdomisili di luar negeri. Fokus tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa data pemilih yang masih tercatat dalam daftar pemilih di wilayah Kabupaten Boyolali telah sesuai dengan kondisi faktual dan tidak menimbulkan potensi data ganda maupun ketidaksesuaian status pemilih.

Selain mencermati pemilih yang berdomisili di luar negeri, jajaran pengawas juga memastikan pelaksanaan Coktas dilakukan berdasarkan data yang valid dan didukung bukti administrasi yang memadai. Pengawasan dilakukan baik terhadap aspek prosedural maupun substansi hasil pencocokan data di lapangan.

Anggota Bawaslu Kabupaten Boyolali, Muhamad Mahmudi dan Tedjo Dwijanto selaku koordinator pelaksanaan pengawasan menegaskan bahwa akurasi data pemilih merupakan salah satu fondasi penting dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Oleh karena itu, setiap perubahan status pemilih, termasuk pemilih yang telah berpindah domisili ke luar negeri, harus tercatat secara tepat dalam proses pemutakhiran data.

Melalui pengawasan Coktas ini, Bawaslu Kabupaten Boyolali berkomitmen untuk terus mengawal pelaksanaan PDPB agar menghasilkan daftar pemilih yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus mencegah potensi permasalahan data pemilih pada tahapan pemilu mendatang.