Evaluasi Kinerja HPS 2025, Bawaslu Boyolali Bahas Proyeksi Penanganan Sengketa 2026 Lewat Podcast

Boyolali – Bawaslu Kabupaten Boyolali kembali menghadirkan ruang diskusi edukatif melalui program Inside Bawaslu Kabupaten Boyolali – Edisi Ramadhan. Pada episode kali ini, Bawaslu mengangkat tema “Evaluasi Kinerja Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa (HPS) Tahun 2025 serta Proyeksi Kinerja Tahun 2026” yang tayang melalui kanal YouTube Bawaslu Kab. Boyolali pada Jumat, 6 Maret 2026 pukul 13.00 WIB.

Podcast tersebut dipandu oleh Zannurul Iswara, staf Bawaslu Kabupaten Boyoalali sebagai host dan menghadirkan Lilik Wahyu Catur Wibowo, Anggota Bawaslu Kabupaten Boyolali sekaligus Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, sebagai narasumber utama.

Dalam dialog tersebut, Lilik menjelaskan bahwa Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa memiliki peran strategis dalam memastikan seluruh kerja pengawasan Pemilu berjalan sesuai koridor hukum. Divisi ini tidak hanya bertugas memberikan pendapat hukum dan advokasi kepada lembaga, tetapi juga menangani sengketa proses Pemilu melalui mekanisme mediasi maupun adjudikasi.

“Divisi hukum memastikan setiap langkah Bawaslu tetap berada dalam kerangka aturan perundang-undangan. Selain itu, divisi ini juga berperan dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu ketika terdapat pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan penyelenggara,” jelasnya.

Sepanjang tahun 2025, berbagai kegiatan telah dilaksanakan oleh Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Boyolali, di antaranya sosialisasi tatap muka, produksi podcast edukasi, pembuatan poster informasi terkait regulasi penyelesaian sengketa, hingga penyusunan dokumentasi hukum melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

Lilik juga menyampaikan bahwa masa non-tahapan menjadi momentum penting bagi Bawaslu untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan tugas sebelumnya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penyempurnaan standar operasional prosedur (SOP) serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan sekretariat, khususnya dalam pengelolaan dokumentasi hukum dan analisis regulasi.

Memasuki tahun 2026, Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Boyolali menyiapkan sejumlah program strategis, seperti edukasi hukum Pemilu bagi pelajar dan mahasiswa, publikasi kajian hukum kepemiluan, penguatan layanan JDIH, hingga produksi materi edukatif berbasis media kreatif seperti komik hukum dan iklan layanan masyarakat. Tidak hanya itu, Bawaslu Boyolali juga merencanakan kegiatan Debat Demokrasi antar Pengurus OSIS, program Bawaslu Mengajar, serta penguatan podcast edukasi yang membahas berbagai aspek hukum kepemiluan agar semakin mudah dipahami oleh masyarakat.

Melalui berbagai program tersebut, Bawaslu Boyolali berharap masyarakat semakin memahami pentingnya hukum dalam menjaga kualitas demokrasi. Dengan pemahaman hukum yang baik, potensi sengketa dapat diminimalisir dan proses demokrasi dapat berjalan secara adil, transparan, dan berintegritas. Podcast Inside Bawaslu Kabupaten Boyolali – Edisi Ramadhan ini dapat disaksikan melalui kanal YouTube resmi Bawaslu Kabupaten Boyolali sebagai bagian dari upaya lembaga dalam memperkuat literasi hukum kepemiluan di tengah masyarakat.