Konsolidasi Demokrasi Bareng Bawaslu Boyolali, Bahas Politik Uang Hingga Ruang Publik

Boyolali — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Boyolali melaksanakan diskusi konsolidasi demokrasi terkait kepemiluan dan isu-isu demokrasi bersama tokoh masyarakat dan pengamat politik, Thontowi Jauhari, pada Selasa (27/1/2026). Kegiatan tersebut berlangsung di RS PKU Boyolali sebagai bagian dari penguatan pengawasan pemilu di luar tahapan.

Diskusi ini merupakan tindak lanjut Instruksi Ketua Bawaslu Nomor 2 Tahun 2026 tentang tugas konsolidasi demokrasi dalam memperkuat penyelenggaraan pemilu. Melalui forum dialog tersebut, Ketua Bawaslu Boyolali, Widodo, beserta jajaran melakukan identifikasi dan pemetaan terhadap berbagai persoalan demokrasi yang berkembang di masyarakat.

Dalam diskusi, salah satu isu utama yang mengemuka adalah politik uang yang masih menjadi persoalan utama dalam pemilu. Praktik ini dinilai merusak moral, keadilan, dan integritas demokrasi, sementara regulasi yang ada, termasuk peraturan teknis penyelenggaraan pemilu, dinilai belum cukup efektif untuk memberikan efek jera.

Isu lain yang turut dibahas adalah peran partai politik dinilai belum optimal, terutama dalam menjalankan fungsi kaderisasi dan pendidikan politik. Kondisi tersebut berdampak pada minimnya lahir figur pemimpin yang berintegritas. Di sisi lain, ruang dialog publik juga dinilai semakin menyempit, padahal kritik dan diskusi terbuka merupakan bagian penting dari kesehatan demokrasi.

Sebagai tindak lanjut, diskusi merekomendasikan sejumlah langkah strategis, antara lain penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap praktik politik uang, penguatan kelembagaan Bawaslu agar memiliki kewenangan yang lebih efektif dalam penegakan hukum pemilu, serta reformasi sistem daerah pemilihan agar lebih adil dan representatif.

Rekomendasi lainnya mencakup penguatan nilai moral dan akhlak dalam praktik politik, penyusunan regulasi pemilu yang lebih jelas dan tegas, serta penegasan tanggung jawab partai politik sebagai motor utama pembenahan demokrasi. Diskusi juga menekankan pentingnya membuka kembali ruang dialog publik sebagai bagian dari kontrol demokrasi. Bawaslu Kabupaten Boyolali menegaskan bahwa hasil diskusi konsolidasi demokrasi ini akan menjadi bahan refleksi dan masukan penting dalam merumuskan strategi pengawasan, pencegahan pelanggaran, serta penguatan demokrasi yang lebih substansial dan berintegritas menuju Pemilu 2029.