Netralitas ASN Jadi Fokus, Bawaslu Boyolali Gelar Konsolidasi Demokrasi

Boyolali — Bawaslu Kabupaten Boyolali melaksanakan diskusi konsolidasi demokrasi terkait netralitas aparatur sipil negara (ASN) bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Kabupaten Boyolali, Ari Wahyu Prabowo, pada Selasa (27/1/2026). Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Dispermasdes Kabupaten Boyolali.

Diskusi dihadiri oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Boyolali, Widodo, bersama dua Anggota Bawaslu, Agus Marwanto dan Lilik Wahyu Catur Wibowo. Kegiatan ini merupakan bagian dari tindak lanjut Instruksi Ketua Bawaslu Nomor 2 Tahun 2026 tentang tugas konsolidasi demokrasi dalam memperkuat penyelenggaraan pemilu di luar tahapan. Dalam pertemuan tersebut, Bawaslu Boyolali dan Dispermasdes membahas pentingnya menjaga netralitas ASN, khususnya aparatur pemerintahan desa, sebagai salah satu pilar utama dalam menjaga kualitas demokrasi dan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas.

Ketua Bawaslu Kabupaten Boyolali, Widodo, menegaskan bahwa netralitas ASN merupakan prinsip fundamental yang harus dijaga secara konsisten, tidak hanya pada masa tahapan pemilu, tetapi juga di luar tahapan sebagai upaya pencegahan pelanggaran sejak dini. Menurutnya, kolaborasi dengan perangkat daerah menjadi strategi penting dalam membangun kesadaran dan kepatuhan terhadap regulasi kepemiluan.

Sementara itu, Kepala Dispermasdes Kabupaten Boyolali, Ari Wahyu Prabowo, menyampaikan komitmennya untuk mendukung upaya penguatan netralitas ASN dan pemerintah desa. Ia menekankan pentingnya sinergi lintas lembaga dalam memberikan pemahaman kepada aparatur desa agar tidak terlibat dalam praktik politik praktis yang berpotensi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diskusi juga menyoroti peran strategis pengawasan partisipatif, di mana ASN dan perangkat desa diharapkan tidak hanya menjaga netralitas diri, tetapi juga menjadi bagian dari lingkungan birokrasi yang profesional dan berintegritas. Bawaslu Kabupaten Boyolali menegaskan bahwa hasil diskusi konsolidasi ini akan menjadi dasar penguatan pencegahan pelanggaran, peningkatan koordinasi antarlembaga, serta upaya menjaga demokrasi yang jujur, adil, dan berintegritas menuju Pemilu dan Pilkada mendatang.