Panwascam Musuk Tegaskan Netralitas KPPS untuk Pilkada Boyolali yang Bersih dan Adil

Musuk, Boyolali (8/11/2024) – Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Musuk mengingatkan seluruh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang baru dilantik agar bersikap profesional dan menjaga netralitas dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kabupaten Boyolali. Peringatan ini disampaikan oleh Panwascam Musuk saat melakukan monitoring pelantikan KPPS yang dilaksanakan kemarin (7/11) di sepuluh desa di Kecamatan Musuk.

Sayuk Susilo, Anggota Panwascam Musuk, mengungkapkan pentingnya netralitas dalam pilkada tahun ini, mengingat dinamika politik di Boyolali yang semakin meningkat. Hal ini terlihat dari banyaknya laporan dan dugaan pelanggaran yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Boyolali, terutama terkait netralitas. "Kami mengimbau agar setiap anggota KPPS menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan tanpa keberpihakan kepada pasangan calon (paslon) manapun. Jika ditemukan pelanggaran yang mengancam integritas pemilihan, kami siap menindak tegas," ujar Sayuk.

Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Musuk, Nuryanto, turut menegaskan bahwa menjaga netralitas adalah kewajiban mutlak bagi setiap anggota KPPS. Ia mengingatkan bahwa pelanggaran netralitas tidak hanya akan mengikis kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilihan tetapi juga berpotensi mengundang sanksi hukum yang berat. "Netralitas adalah syarat wajib bagi penyelenggara pemilihan, terutama bagi KPPS yang berinteraksi langsung dengan pemilih. Jika terbukti ada yang melanggar, sanksinya akan sangat berat sesuai ketentuan Undang-Undang Pilkada. Tidak ada toleransi bagi pelanggaran yang mengancam proses demokrasi," tegasnya.

Sebagai langkah preventif, Panwascam Musuk bersama PPK telah memperketat pengawasan terhadap anggota KPPS yang baru dilantik. Selain itu, mereka juga mengadakan pembekalan tambahan untuk memperkuat pemahaman anggota KPPS tentang pentingnya menjaga independensi dalam menjalankan tugas.

"Setiap anggota KPPS diharapkan tidak hanya menjalankan prosedur, tetapi juga mempertahankan integritas dan kepercayaan publik. Kami akan terus memantau kinerja KPPS dan berkolaborasi dengan Panwaslu serta masyarakat agar Pilkada Boyolali berjalan dengan jujur, adil, dan bebas dari intervensi pihak manapun," tutup Nuryanto.