Pastikan Hak Pilih Warga, Anggota Bawaslu Boyolali Lakukan Uji Petik Data Pemilih Berkelanjutan

BOYOLALI – Anggota Bawaslu Kabupaten Boyolali, Muhamad Mahmudi, melakukan kegiatan uji petik Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di wilayah Kecamatan Karanggede pada Rabu (3/6/2026). Kegiatan tersebut difokuskan pada pengecekan dan pencocokan data kependudukan guna memastikan akurasi data pemilih.

Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanggede. Dalam kunjungan tersebut, Mahmudi bersama jajaran Bawaslu melakukan koordinasi dan verifikasi data terkait status pernikahan warga setempat dengan sejumlah staf KUA.

Berdasarkan hasil uji petik, ditemukan data warga yang telah melangsungkan pernikahan meskipun belum genap berusia 17 tahun. Temuan tersebut menjadi salah satu bahan yang akan dianalisis lebih lanjut dalam proses pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

Mahmudi menjelaskan bahwa hasil verifikasi lapangan akan dikaji secara mendalam sebelum disampaikan kepada KPU Kabupaten Boyolali sebagai bahan saran perbaikan data pemilih.

“Data yang kami peroleh akan dianalisis terlebih dahulu, kemudian hasilnya akan kami sampaikan kepada KPU Kabupaten Boyolali sebagai saran perbaikan agar warga yang bersangkutan dapat dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2026 sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Ia menambahkan, kegiatan uji petik merupakan bagian dari upaya pengawasan yang dilakukan Bawaslu untuk memastikan setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih memperoleh hak konstitusionalnya.

“Bawaslu berkomitmen untuk terus mengawal kualitas data pemilih agar tetap akurat, mutakhir, dan komprehensif. Dengan demikian, hak pilih masyarakat dapat terjamin dan tidak ada warga yang memenuhi syarat terlewat dari daftar pemilih,” tegasnya.

Melalui kegiatan uji petik ini, Bawaslu Kabupaten Boyolali berharap proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dapat berjalan lebih akurat dan akuntabel, sekaligus menjadi langkah preventif dalam meminimalkan potensi permasalahan data pemilih pada penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan di masa mendatang.