Bawaslu Boyolali Awasi Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2025

Boyolali – Bawaslu Kabupaten Boyolali melaksanakan pengawasan pada kegiatan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2025 yang digelar oleh KPU Kabupaten Boyolali, Rabu (2/7/2025), bertempat di Kantor KPU Boyolali. Kegiatan ini dihadiri oleh unsur Forkopimda, perwakilan partai politik, Disdukcapil, TNI/Polri, serta pemangku kepentingan lainnya.

Pengawasan ini merupakan bagian dari komitmen Bawaslu Boyolali dalam memastikan bahwa proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dilakukan sesuai dengan prinsip terbuka, akurat, komprehensif, mutakhir, akuntabel, non-diskriminatif, serta menjunjung tinggi perlindungan hak pilih dan data pribadi warga negara.

Dalam rapat pleno tersebut, KPU Boyolali menyampaikan hasil rekapitulasi terbaru jumlah pemilih di Kabupaten Boyolali. Berdasarkan data hasil rekapitulasi per Triwulan II Tahun 2025, jumlah pemilih tercatat sebagai berikut:

Pemilih Laki-laki: 410.659
Pemilih Perempuan: 418.099
Jumlah Total Pemilih: 828.758

Angka tersebut mengalami penurunan sebanyak 1.223 pemilih dibandingkan dengan jumlah pemilih yang tercatat pada Pemilihan Tahun 2024, yaitu:

Pemilih Laki-laki: 410.818
Pemilih Perempuan: 419.163
Jumlah Total Pemilih: 829.981

Penurunan ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) karena meninggal dunia, pindah domisili, atau perubahan status lainnya. Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu Boyolali, Muhamad Mahmudi, dalam keterangannya menyampaikan bahwa proses pemutakhiran data pemilih harus benar-benar dipastikan kualitasnya secara berkelanjutan.

“Daftar pemilih yang akurat dan mutakhir adalah fondasi penting bagi terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan yang demokratis. Oleh karena itu, prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi publik harus menjadi roh dalam setiap tahapannya,” ujarnya.

Bawaslu Boyolali juga menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam melaporkan jika terdapat data yang tidak sesuai, serta mendorong KPU untuk aktif berkoordinasi dengan stakeholder terkait. Kegiatan berjalan dengan lancar dan ditutup dengan penandatanganan berita acara hasil rekapitulasi.